Medan,-Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi Lc, MA mengingatkan bahwa adanya rencana sekolah dilaksanakan lima hari tidak bisa diputuskan dari sisi kebijakan pendidikan saja, namun harus memperhatikan semua aspek termasuk tata kelola sosial sekolah, keluarga dan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan H. Salman Alfarisi menanggapi rencana Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang akan menerapkan kebijakan sekolah lima hari.
”Sebenarnya tidak ada masalah sekolah lima atau enam hari, pemerintah harus memiliki tanggungjawab penuh dalam program ini. Pogram ini tidak semata diputuskan sebagai kebijakan pendidikan melainkan harus memperhatikan bagaimana tata kelola sosial sekolah keluarga dan lingkungan, ” ungkap Salman.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, program ini harus benar-benar matang, jangan sampai masalah kenakalan remaja di Sumut semakin parah.
”Kita menyaksikan di beberapa tempat di Medan misalnya, program ini tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan, karena tata kelola sosial sekolah, keluarga dan lingkungan yang berjalan hari ini belum mampu mengendalikan masalah kenakalan remaja,” ungkapnya.
Yang paling pokok misalnya, kata Salman, terkait pelaksanaan di lingkungan Sekolah. Memadatkan mata pelajaran menjadi lima hari apakah bisa disesuaikan dengan kurikulum, termasuk beban mengajar bagi guru.
“Kesiapan sarana dan prasarana, terkait kesiapan sekolah melaksanakan pembelajaran di waktu yang lebih padat, termasuk efektifitas pembelajaran guru dengan siswanya,” ungkap Salman.
Terkait kondisi sosial misalnya, dibeberapa kawasan di Medan kenakalan siswa sekolah/remaja juga harus menjadi perhatian. “Metode belajar lima hari ini harus bisa menjawab kondisi sosial hari ini, kita juga tidak menginginkan satu hari tersisa dimana siswa secara waktu lebih longgar malah tidak menjadi bermanfaat. Hari ini saja meski sekolah masih berjalan enam hari kita masih menemukan siswa yang terlibat tawuran dan lainnya,” urainya.
Mantan Anggota DPRD Medan ini menegaskan, pihaknya tidak menginginkan kebijakan ini hanya menjadi keputusan adminstratif saja.
“Pada intinya tidak ada masalah apakah belajar lima hari atau enam hari. Kita sangat berharap kebijakan yang diputusan bisa berdampak terhadap perkembangan pendidikan di Sumatera Utara. Kita sangat mengharapkan kebijakan yang dihasilkan itu kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
