Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran dirancang dan dijalankan sesuai sasaran berdasarkan prioritas, berorientasi pada kinerja, serta menghasilkan dampak nyata yang terukur.
Hal tersebut dilakukan dalam upaya mewujudkan komitmen Kemendikdasmen menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikannya pada acara Penganugerahan Penghargaan Mendikdasmen kepada Unit Kerja dan Satuan Kerja atas Nilai Kinerja Anggaran (NKA), Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Unit Kearsiapan Terbaik Tahun 2024 di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Kami terus mengingatkan agar para pimpinan tidak terjebak dalam birokratisme. Dalam upaya menciptakan kementerian yang RAMAH, kami menekankan pentingnya sikap responsif di mana semua insan pendidikan memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap berbagai hal yang terjadi di masyarakat,” tegas Mendikdasmen, dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Kamis (12/6).
BSKAP: Ciptakan Prediksi Dampak yang Terukur
Dalam acara penganugerahan ini, BSKAP meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) peringkat 1, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) peringkat 1, serta penghargaan Pengelolaan Kearsipan peringkat 3. Toni menjelaskan bahwa peningkatan kinerja BSKAP ini dibangun melalui sistem perencanaan dan pemantauan kinerja yang terstruktur, dimulai dari penetapan Sasaran Kinerja (SK) pimpinan hingga unit pelaksana teknis di lapangan.
Dalam upaya memperkuat akuntabilitas publik, BSKAP membuat prediksi dampak yang terukur untuk setiap program. Jadi saat implementasi, kita bisa mengukur bagaimana jalannya program dan dampaknya secara langsung. Indikator kinerja dirancang selaras dengan outcome, agar hasilnya bisa dimonitor secara jelas dan terbuka.
Untuk pengawasan kinerja, transformasi digital menjadi tumpuan penting. BSKAP membuat dashboard pemantauan real-time agar kemajuan tiap unit dapat dilihat transparan dan akuntabel untuk mempercepat evaluasi dan pengambilan keputusan. Sistem ini tidak hanya mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat budaya evaluasi berbasis data.
Badan Bahasa: Kertas Kerja sebagai Alat Ukur Mandiri
Pada penghargaan Mendikdasmen ini, Badan Bahasa memenangkan 5 penghargaan dengan rincian tiga penghargaan untuk kategori Eselon I, dan dua penghargaan untuk kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT). Penghargaan kategori Eselon I adalah Nilai Kinerja Anggaran peringkat 2, Pengelolaan Arsip peringkat 2, dan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) peringkat 3. Sedangkan untuk kategori UPT, penghargaan yang diraih adalah Nilai Kinerja Anggaran peringkat 1 oleh Balai Bahasa Provinsi Papua, dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Balai Bahasa Provinsi Maluku.
Kami menggunakan kertas kerja sebagai alat ukur pemantauan. Dengan ini, UPT dapat mengevaluasi diri secara mandiri. Kami rutin menyampaikan capaian dan mendorong agar tiap unit konsisten terhadap targetnya. Kertas kerja ini menjadi alat bantu untuk melihat mana yang sudah tercapai dan mana yang belum dan proses ini kami lakukan terus menerus sampai target terpenuhi.
Terkait pengelolaan anggaran, Badan Bahasa menjalankan strategi empat prinsip perencanaan yaitu fokus, berkelanjutan, kolaboratif, dan inovatif. Beberapa inisiatif efisiensi yang berhasil antara lain adalah optimalisasi teknologi digital dalam kegiatan nasional seperti Festival Tunas Bahasa Ibu; partisipasi aktif komunitas literasi dan sastra, untuk memperluas jangkauan dengan biaya efisien; kolaborasi erat dengan pemda, yang berdampak pada meningkatnya peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI); dan komitmen revitalisasi bahasa daerah. Komitmen 44 pemerintah daerah dalam merevitalisasi bahasa daerah turut serta menjadi bukti konkret keberhasilan kolaboratif.
Rumah Pendidikan yang Ramah dan Profesional
Penghargaan yang diraih oleh BSKAP dan Badan Bahasa menunjukkan bahwa komitmen akuntabilitas dan efisiensi telah menjadi budaya kerja di Kemendikdasmen. Tata kelola yang baik bukan hanya mencegah pemborosan, tetapi juga memastikan bahwa setiap program memiliki arah strategis yang jelas dan hasil yang bisa diukur.
Sebagai bagian dari rumah besar Kemendikdasmen, seluruh unit kerja berkomitmen membangun layanan pendidikan yang ramah, profesional, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Tata kelola yang baik bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi dasar untuk menciptakan perubahan nyata di lapangan.